Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (13/11/2024). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti berbagai aspek dalam pengelolaan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), terutama terkait dengan pemanfaatan aset negara, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan di sekitar kawasan industri, khususnya di Kota Makassar.

“Kami mendengarkan paparan dari Direktur Utama (Dirut) dan jajarannya tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa tahun terakhir serta rencana pengembangan industri di Makassar dalam beberapa dekade ke depan,” ujar Novita Hardini kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (13/11/2024).

Lebih lanjut, Novita menekankan pentingnya pengelolaan aset negara yang efisien. Menurutnya, PT KIMA yang didukung oleh PT Danareksa sebagai investor utama dan menggunakan aset negara, memiliki tanggung jawab besar untuk mengoptimalkan profit yang bisa dikembalikan kepada negara dan daerah. Ia menilai bahwa profit yang dihasilkan saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan besar aset yang dikelola.

“Kami mencatat bahwa PT KIMA, sebagai BUMN, menggunakan aset negara. Investor utamanya adalah negara, kemudian dikelola 60% oleh PT Danareksa, dan sisanya dikelola oleh PT KIMA. Namun, dengan anggaran negara yang besar, profit atau dividen yang diperoleh masih terbilang kecil. Ini sangat disayangkan mengingat aset yang dimiliki sangat besar. Oleh karena itu, kami mendorong PT KIMA untuk lebih bijaksana dalam mengembangkan potensi bisnisnya agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh negara dan daerah sekitar,” jelasnya.

Selain itu, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti pengelolaan limbah yang dinilai masih kurang baik, sehingga berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Ia mendorong PT KIMA untuk segera menerapkan konsep "Eco Green Industry" untuk mengelola sampah dan limbah industri dengan lebih baik.

"Limbah yang belum dikelola dengan baik ini mencemari lingkungan dan merugikan kehidupan masyarakat. Kami ingin menegaskan kepada PT KIMA agar segera mewujudkan konsep 'Eco Green Industry' untuk mengatasi masalah ini dengan cepat dan tegas," ujarnya.

Novita juga menyampaikan pentingnya melibatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam konsep pemberdayaan ekonomi. Dengan melibatkan PKK, terutama ibu-ibu yang memiliki anak, PT KIMA dapat menciptakan sirkular ekonomi yang memberikan dampak langsung bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

"Pengelolaan sampah dan limbah ini dapat memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya ibu-ibu anggota PKK. Pengembangan kawasan industri yang melibatkan PKK dapat memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi akar rumput, terutama bagi ibu rumah tangga yang memiliki anak. Jika pendapatan mereka juga diperhatikan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pun akan meningkat," jelasnya.

Dengan demikian, legislator dari Dapil Jawa Timur ini berharap agar perusahaan industri, terutama BUMN, memiliki tanggung jawab untuk memikirkan kesejahteraan ekonomi secara merata. Bukan hanya melalui pajak dan Corporate Social Responsibility (CSR), tetapi dengan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan kawasan industri yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Kami mendorong PT KIMA untuk lebih adaptif terhadap isu pencemaran lingkungan dan aktif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di Kota Makassar," tutupnya. (aas/aha)